DISKRIMINASI DIHAPUS

DISKRIMINASI DIHAPUS

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menegaskan hal ini di sela Festival Wirausaha Produktif Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (13/10). Diterbitkan Peraturan Menakertrans Nomor 16/2012 tentang Tata Cara Kepulangan TKI Secara Mandiri ke Daerah Asal pada 26 September 2012. “Mulai bulan Desember nanti, Terminal Selapajang hanya untuk transit bagi TKI yang bermasalah, sakit, atau meninggal. Selebihnya melalui terminal umum supaya tidak ada diskriminasi,“ kata Muhaimin. TKI yang mampu pulang sendiri dari bandara tetap wajib mencatatkan diri.

Selanjutnya, bisa memilih angkutan umum baik darat atau udara yang bisa mengantar TKI ke daerah asal. Penghapusan praktek diskriminatif terhadap TKI merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 6/2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarga. TKI yang baru pulang kerap menerima perlakuan tidak layak di Bandara Soekarno-Hatta. Petugas Balai Pelayanan Kepulangan TKI (BPKTKI) kerap mencatat TKI yang hendak keluar lewat jalur umum seperti penumpang pesawat lainnya setelah mereka mengambil bagasi. Beberapa petugas dengan arogan memaksa TKI berbalik kembali ke arah loket pemeriksaan imigrasi menuju ruang tunggu khusus untuk diangkut ke GPK TKI Selapajang, yang lebih dikenal sebagai terminal 4.

Dari data Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) antara Januari-Juli 2012, ada 172.510 kepulangan TKI. Sebanyak 144.628 orang TKI pulang lewat Terminal Selapajang dan 27.954 orang langsung kembali ke daerah asal dari Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta. TKI di Asia Pasifik seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Korea Selatan, umumnya punya kompetensi tinggi dari sebagian TKI di Malaysia sehingga mampu pulang sendiri. Aktivis hak buruh migrant di Hongkong, Sringatin, mengatakan pelaksanaan peraturan ini harus diawasi ketat karena dikhawatirkan ada aturan tandingan yang memaksa TKI tetap lewat Terminal 4. Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menyambut baik peraturan ini. Menurut Anis, aturan ini sudah ditunggu lama oleh TKI dan keluarga.

Selama ini pemerintah bekerja lamban, seharusnya kasus diskriminasi ini tidak terjadi dalam kategori apapun karena termasuk melanggak hak asasi manusia. Ketika sudah banyak korban mendapat perlakuan yang tidak adil maka pemerintah barulah membuat kebijakan. Semestinya kebijakan itu bersifat mencegah (preventif) tetapi ini justru kebalikannya. Yang dipikirkan hanya keuntungan semata tetapi tidak ada timbal balik positif yang dirasakan bagi para TKI. Mereka sudah membanting tulang, jauh dari keluarga, ikut serta menambah devisa negara, kenyataan yang mereka terima adalah perlakuan kasar dan bahkan dipersulit untuk kembali ke keluarga masing-masing dari warga negara Indonesia sendiri. dalam pelaksanaan peraturan baru ini harus diawasi ketat karena masih banyak oknum yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Balai Pelayanan Kepulangan TKI.