KETIDAKADILAN PANGAN

KETIDAKADILAN PANGAN

Nasib petani dan nelayan yang berperan sebagai penghasil pangan utama di negeri ini semakin terdesak oleh masuknya impor produk pangan. Kedaulatan pangan nasional masih jauh harapan. Koordinator Program KIARA Abdul Halim mengemukakan, kedaulatan pangan nasional hingga kini belum terwujud. Pemerintah masih mengandalkan produk impor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Produk impor merasuk hampir ke semua sektor, seperti kedelai, jagung, beras, buah, ikan dan garam. “Kedaulatan pangan tidak terjadi. Petani dan nelayan memasok pangan, tetapi tergusur produk impor,” ujarnya. Kedaulatan pangan butuh kemauan politik pemerintah untuk memfasilitasi permodalan, asuransi, pengolahan, dan akses pemasaran guna memperkuat pasokan pangan nasional.

Sementara itu, nelayan kecil di Kampung Marunda Kepu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, mengeluhkan ruang penghidupan mereka semakin terimpit akibat pencemaran limbah dan reklamasi pantai utara Jakarta yang menutup ruang gerak nelayan. “Dulu laut bebas, tidak ada sekat. Sekarang nelayan tertutup ruang gerak karena pantai sudah ditembok oleh perusahaan, pabrik, dan perumahan. Hampir tidak ada perlindungan pemerintah,” ujar Nur Hasanah, warga Kampung Marunda Kepu. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Terasa Narang di Palangkaraya mengaku kecewa karena Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono tidak datang pada puncak peringatan Hari Pangan Sedunia secara nasional di Palangkaraya. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menganggarkan Rp 11 miliar. Pemerintah Pusat menyediakan Rp 1,5 miliar. Lebih baik dana ini untuk membantu nelayan, mengadakan program pertanian, atau membangun jalan,” ujarnya.

Kenapa harus selalu impor? Apa yang kurang dari negeri ini? Indonesia adalah negara agraris dengan tanah yang subur dan kaya sumber daya alam. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati. Di sini ada beragam flora dan fauna yang seharusnya menjadi potensi bangsa ini untuk menyediakan pangan bagi rakyat. Semua masalah yang terjadi di negeri ini menjadi tanggung jawab semua kalangan tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai fasilitator lebih memperhatikan rakyatnya agar semua masalah dapat teratasi. Mungkin bisa menerapkan teknologi hayati terhadap tanaman pertanian. Dengan rekayasa genetika, kita dapat menghasilkan varietas tanaman yang memiliki ketahanan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrem, seperti kekeringan, banjir, dan hama. Selain itu, pengurangan penggunaan pestisida dan emisi gas rumah kaca pun menjadi keuntungan dari penggunaan teknologi hayati. Untuk lahan yang semakin terbatas, pemerintah jangan dengan mudahnya memberikan izin kepada para pengusaha. Walaupun lahan di negeri ini sangat luas tetapi ke depannya harus benar-benar dipikirkan karena penduduk Indonesia selalu bertambah sehingga maksimalkan lahan yang ada. Jangan sampai terjadi krisis pangan sehingga impor dipilih sebagai jalan instan.